Saat ini 95% Bahan Baku Obat (BBO) di Indonesia masih diperoleh melalui impor. Menanggapi masalah tersebut, melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2016 dan Permenkes no 17 tahun 2017 membuat program Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alkes. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad. (K) RI meninjau pabrik bahan baku obat Kimia Farma Sungwun Pharmacopia

Pada tanggal 10 September 2020, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad. (K) RI meninjau pabrik BBO, PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP) yang berlokasi di Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat KFSP merupakan anak perusahan dari PT Kimia Farma Tbk yang bergerak dalam bidang pengembangan dan produksi BBO di Indonesia.

 

Saat ini KFSP telah berhasil memproduksi sebanyak 8 molekul BBO dimana 5 molekul BBO (Atorvastatin, Simvastatin, Clopidogrel, Efavirenz dan Entecavir) telah mendapatkan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik dari BPOM (Sertifikat CPOB) sehingga siap digunakan oleh industri farmasi obat jadi di dalam negeri.

Pada acara kunjungan tersebut, Presiden Direktur KFSP, Pamian Siregar menyampaikan beberapa progress yang sudah dilakukan oleh KFSP guna menurunkan impor BBO di Indonesia diantaranya adalah pengembangan fasilitas pabrik dan produk, termasuk di dalamnya empat molekul obat seperti Simvastatin, Atorvastatin, Clopidogrel, dan Entecavir yang siap digunakan oleh industri farmasi di Indonesia pada program e-katalog. Selain itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, Saat ini KFSP juga sedang dalam proses pengajuan sertifikat halal. Hal ini yang akan menjadikan KFSP sebagai pembeda dari pemasok bahan baku obat lainnya terutama yang berasal dari Cina dan India. Pengembangan produk BBO lain pun terus dilakukan oleh KFSP sehingga diharapkan akan mampu berkontribusi pada penurunan impor BBO hingga 25%, dimana hal tersebut akan berdampak langsung pada percepatan program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian farmasi nasional.