Jakarta - Selain tentang penyederhanaan aspek perizinan, pelaku industri farmasi juga memberikan sejumlah masukan terhadap rancangan undang-undang (RUU) pengawasan obat dan makanan, salah satunya terkait dengan pemasaran produk farmasi

Honesti Basyir, Direktur Utama Kimia Farma sebagai salah satu produsen yang menyampaikan masukan kepada Panitia Kerja Pengawas Obat dan Makanan Komisi IX DPR, mengatakan pihaknya memiliki empat poin masukan

Pertama, optimalisasi proses perizinan atau regulasi yang lebih sederhana. “Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan,” ujarnya Kamis (4/10)

Kedua, pembatasan yang jelas terkait dengan kewenagan penyidikan antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan aparat penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih saat pelaksanaan penegakan hukum di lapangan

Ketiga, penyusunan RUU Pengawasan Obat dan Makanan perlu mempertimbangkan hubungan keselarasan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang masih berlaku seperti Permenkes No 917/Menkes/PER/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Keempat, terkait dengan perkembangan teknologi, khususnya digitalisasi farmasi (online store), dia menyampaikan RUU tersebut perlu memperjelas bahwa setiap online store wajib berbadan hukum Indonesia

Hal ini tidak hanya berkaitan dengan legalitas perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan sektor lainnya seperti perpajakan karena saat ini sudah banyak pemain digital global yang masuk ke pasar Indonesia

Apalagi, platform perdagangan elektronik besar dunia, Amazon, berminat masuk menggarap pasar dalam negeri. “Dengan status badan hukum Indonesia ini, diharapkan akan memudahkan pemerintah dalam hal pengawasan, khususnya pengawasan distribusi obat,” katanya

M Rahman Rustan, Direktur Utama PT Bio Farma mengusulkan dalam RUU Pengawasan Obat dan Makanan perlu adanya penguatan industri nasional melalui perlindungan dalam negeri dan mengedepankan pemberian asistensi dan bimbingan oleh BPOM kepada industri farmasi

Selain itu, proses untuk mendapatkan sertifikasi dan izin terkait produksi obat, bahan obat, serta peredaran obat perlu dipercepat serta standar dan persyaratan untuk obat, bahan obat, dan suplemen kesehatan dilaksanakan sesuai standar dan persyaratan dalam farmakope dan/atau standar lainnya

“Obat yang akan diedarkan wajib memiliki izin edar. Izin edar ini konteksnya adalah ketika diedarkan bukan ketika obat dibuat. Ketika obat dibuat, kewajiban yang harus dipenuhi adalah standar CPOB,” ujar Rahman

Adapun Direktur PT Kalbe Farma Tbk, Bujung Nugroho, menyampaikan beberapa masukan terkait distribusi, antara lain mempermudah akses konsumen terhadap obat bebas untuk mendorong swamedikasi yang bisa membantu mengurangi pembiayaan JKN

“Untuk promosi dan iklan, alangkah baiknya sejauh tidak melanggar ketentuan BPOM, jangan terlalu ketat,” kata Bujung

UU POM ini juga diharapkan mencakup usaha untuk membina dan membantu industri agar bisa berjalan lebih efisien dan bisa bersaing di dunia internasional

*Bisnis Indonesia, 5 Oktober 2018