Pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya dapat menjadi sarana untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan secara lebih baik. Penerapan GCG secara konsisten merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan di masa sekarang ini karena penerapan GCG bukan hanya dilihat sebagai suatu bentuk kepatuhan semata, tetapi juga merupakan sesuatu yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan.

 

Salah satu contoh penerapan GCG yang harus didukung adalah sistem pelaporan pelanggaran atau yang lebih dikenal dengan whistleblowing system.

GCG1

Whistleblowing system merupakan salah satu bentuk dari perkembangan implementasi GCG di dunia. Tetapi, nampaknya masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang mengerti dan memahami tentang penerapan whistleblowing system ini. Bahkan, masih banyak masyarakat yang tidak tahu sama sekali mengenai whistleblowing system. Padahal, peran dari whistleblowing system cukup besar di dalam memberantas praktik-praktik korupsi, perilaku yang melawan hukum, maupun praktik yang tidak etis di perusahaan. Sehingga, perlu adanya dukungan dan sosialisasi yang lebih baik mengenai penerapan whistleblowing system, agar masyarakat Indonesia dapat lebih berperan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih baik. 

Menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), pelaporan pelanggaran (whistleblowing) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan atas pelanggaran tersebut umumnya dilakukan secara rahasia oleh seseorang yang dikenal dengan sebutan “whistleblower.” Seorang whistleblower dapat berasal dari pihak internal maupun eksternal. Contoh whistleblower yang berasal dari pihak internal adalah karyawan yang melaporkan pelanggaran di dalam perusahaan tempat dia bekerja. Sementara, contoh whistleblower yang berasal dari pihak eksternal adalah pelanggan, pemasok, masyarakat, dan pihak eksternal lainnya. Namun, peranan seseorang untuk menjadi whistleblower ini tidaklah mudah. Selain harus memiliki bukti dan informasi yang cukup atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, seorang whistleblower juga harus memiliki nilai moral dan keberanian yang tinggi untuk dapat menyuarakan sesuatu yang benar dan melaporkan tindakan-tindakan yang salah.

Perseroan berpandangan bahwa aspek tata kelola perusahan memiliki peranan sangat penting untuk kelangsungan usaha Perseroan yang akan meningkatkan reputasi Perseroan sebagai perusahaan yang terpercaya. Tata kelola perusahaan yang baik akan memastikan pengelolaan aset dilakukan secara hati-hati serta Perseroan akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar etika yang berlaku dan setransparan mungkin. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) yang dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh jajaran Perseroan. Perseroan juga senantiasa melakukan perbaikan khususnya yang berhubungan dengan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik antara lain Pedoman Good Corporate Governance, Pedoman Perilaku (Code of Conduct), Board Manual, Pedoman Manajemen Risiko serta komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah terbentuk sebelumnya, maka penerapan GCG tahun 2015 dititikberatkan pada penguatan implementasi dan pengawasannya dengan adanya whistle blowing system yang dapat diakses melalui website perseroan

wbs.kimiafarma.co.id