JAKARTA Kalangan pengusaha formasi mengeluhkan proses perizinan yang terlalu lama soot membongun pabrik baru. Padahal, industri ini membutuhkan investasi yang besar, terutama di hulu karena sebagian besar bahan baku masih diimpor.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan anggota Panitia Kerja Pengawas Obat dan Makanan DPR Komisi : XI di kompleks DPR RI pada Selasa (2/ IO), Ditektur Utama Pr Kunia Fauna (Petsem) Tbk Honesti Basyir memaparkan masalah perizinan untuk mendirikan pabrik farmasi.

 

Dia menilai. penzinan yang ada saat Ini belum mendukung industn' farmasi dalam negeri menjadi lebih efisien dan berdaya samg. Untuk membangun pabrik baru. Honesti menyebutkan membutuhkan proses konstruksi selama 2 tahun.

Setelah itu, untuk mendapatkan izin produksi butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Tidak selesai sampai di sini. agar bisa memasarkan produknya, industri farmasi membutuhkan waktu selama 6 bulan hingga 1 tahun untuk mendapatkan izin edar.

Dengan demikian. satu pabrik farmasi membutuhkan waktu sekitar 4 tahun dari masa pembangunan hingga siap memasarkan produknya. “Artinya. dalam 4 tahun pertama ini high cost,” katanya.

Pengajuan izin pabrik farmasi secara garis besar terdiri dari empat tahapan, yaitu perecanaan pabrik, izin produksi, izin edar, dan pasca pemasaran. Dalam mendapatkan izin tersebut. pelaku industri harus mengajukan kepada Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Bujung Nugroho. Direktur PT Kalbe Farma Tbk., menyatakan industri farmasi dalam negeri harus bisa berkompetisi dengan pemain global. Saat ini, industri farmasi  cukup menikmati pasar dalam negen' karena merupakan pasar yang besar dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa .

Dengan kebutuhan obat-obatan yang sangat tinggi. investor luar negri juga sangat  berminat masuk ke pasar domestik. Agar bisa bersaing dengan baik. regulasi harus dibenahi, seperti sertifikasi cara pembuatan obat yang benar (CPOB) dan juga terkait dengan penizinan.

"Untuk bangun pabrik saja bisa 4 tahun, izinnya dari dua lembaga. yaitu izin industri dari Kemenkes dan CPOB dari BPOM. Nah. ini bagaimana supaya bisa lebih sederhana prosesnya." kata Bujung.

KEWENANGAN

Honesti berharap ke depan. pembatasan kewenangan penzinan bisa lebih jelas. Menurutnya, lebih baik regulasi izin. CPOB. dan Izin edar berada di BPOM, sedangkan Kemenkes mengatur terkait dengan masalah ketersediaan obat dan masalah fasilitas pelayanan kesehatan.

"tetapi memang untuk bisa ke sana. butuh waktu, BPOM belum siap. Namun, kalau bisa harus ada pembatasan yang jelas," ujar Honesti.

Sementara itu, Vincent Harijanto, Ketua Komite Perdagangan dan Industri Bahan Baku Farmasi GP Farmasi lndonesia. berpendapat pada prinsipnya, industri berharap ada kelonggaran terkait masalah perizinan"Untuk membahas hal ini memang harus ada diskusi, pembicaraan yang baik dengan pemerintah supaya bisa lebih cepat prosesnya, karena semakin lama, semakin besar cost-nya.' uiamya.

Pada 2016, pemenntah telah berupaya mempercepat pengembangan industri farmasi melalui Paket Ekonomi Kebijakan XI yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan alat Kesehatan (Alkes) serta mewujudkan Program  Nawacita pada  Program Indonesia Sehat.

Dalam kebijakan tersebut Presiden Joko Widodo merevisi daftar negatif invèstasi(DNI) di sektor hulu  industri farmasi Kepemilikan saham asing yang pada  awalnya terbatas maksimal 85% diperlebar hingga 100 %

Dari data Kementrian Perindustrian sektor kimia dan farmasi masih menjadi sektor yang diminati para Investor.

Hingga semester I /2018, pemilik modal dalam negeri memilih menempatkan dananya di industri makanan dengan kontribusi 47,50% atau setara 21,9 triliun dan disusul oleh industri kimia dan farmasi sebesar 14,04% atau senilai Rp 6,4 triliun